Izin penggunaan lahan dikeluarkan oleh kantor. Download. Izin penggunaan lahan dikeluarkan oleh kantor

2 Beberapa Contoh Surat Permohonan Izin. com. Kawasan Hutan Adat adalah wilayah masyarakat hukum adat yang berada di dalam Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau dikeluarkan dari Kawasan Hutan Negara. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. Sedangkan bagi badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan. IPT juga memuat penggunaan tanah dari pekarangan. perusahaan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PDRI, dan/atau pengembalian Bea Masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Download. Tata ruang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. air permukaanpada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya; dan b. Maka ada yang namanya, PKKPR dan KKKPR,” ujar Andi Akhirah Khairunnisa, lawyer dari kantor hukum BP Lawyers, dalam Webinar Friday I’m In Law Series yang diselenggarakan oleh KlikLegal. Izin Lokasi ini merupakan Izin Usaha yang wajib Anda miliki sebelum mendirikan suatu usaha. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya, dengan keluasan 10. Identitas lengkap pemohon seperti: Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pekerjaan,. 1 1. 1. izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, LSM, dan sebagainya untuk beraktifitas. Kantor Staf Presiden Kementerian Investasi/BPKM. Izin lokasi akan dibatalkan jika gagal memenuhi syarat tersebut; 2. Pipa besi, Panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm, atau Pipa paralon diisi beton, panjang 100 cm dan bergaris tengah 5 cm 2. 10 Mei 2021 Oleh : admin dilihat 18425 kali. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Hal pertama yang harus Anda penuhi saat mendirikan bisnis adalah SIUP. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Berkas yang dimaksud adalah wilayah kajian, identifikasi perumusan isu pembangunan berkelanjutan. Bentuk lain izin pengalihfungsian lahan pertanian adalah izin lokasi. Sedangkan luas HPH yang dikeluarkan mencapai 16,4 juta hektare selama 1997-2020. 5 PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS untuk Pelaku Usaha Oleh : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Juli, 2018Mengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja “Pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Sebab, jika tidak maka konsekuensinya tanah tersebut akan menjadi tanah hak milik negara, sebagaimana diatur dalam PP 18/2021. Syarat Izin Lokasi. Maksud dari izin ini adalah agar. Kop Surat 1. IMTN inilah yang menjadi salah satu syarat untukIPPT atau Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah izin kepada sebuah perusahaan, instansi, atau badan usaha atas penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Surat izin lokasi digunakan oleh perusahaan agar bisa memanfaatkan lahan untuk usaha. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata untuk. Merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Sejak awal, Pemerintah berharap terbitnya UU No. izin perubahan penggunaan tanah dan izin-izin lain yang mengubah fungsi Lahan Sawah menjadi lahan nonpertanian; dan e. com - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menyidik dugaan korupsi alih fungsi lahan tambang milik PTPN XIII, di Kabupaten. 2 Contoh Surat Permohonan Izin Penggunaan. ii. Dasar hukum mengenai jenis-jenis status tanah, termasuk HGU adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Izin/ Persetujuan Prinsip Menter i Pertanian ;atau 5. 31. 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi. Cara mengurus sertifikat tanah (cara membuat sertifikat tanah) Setelah dokumen persyaratan sudah siap, langkah selanjutnya adalah mengikuti tahapan mengurus sertifikat tanah. 3 Contoh Surat Izin Penggunaan […] Setelah mendapatkan izin pemakaian tanah, pemegang izin berkewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku, mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang ditetapkan, serta menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Baca juga: Syarat dan Cara Mengurus Surat Izin Tempat Usaha. Syarat-syarat yang harus dipenuhi: Foto Copy KTP Pemohon. 1. Itulah berbagai jenis surat perizinan pembangunan perumahan. IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan bangunan baru, merehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan. Mar 30, 2015 | Artikel, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan Lahan, Hukum Properti. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai. Untuk memesan surat persetujuan penggunaan lahan perkotaan animasi, Anda perlu menghubungi pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk mengurus izin penggunaan lahan tersebut. Lahan milik negara yang dikelola oleh beberapa tokoh ini memiliki status hak guna usaha (HGU), bagaimana cara mendapatkannya? Ketua Dewan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, HGU berdasarkan aturan yang ada diterapkan kepada badan hukum, perusahaan, koperasi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. LAMPIRAN VII Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal 8. 1. Izin penggunaan lahan adalah izin yang dikeluarkan oleh kantor terkait untuk memastikan bahwa penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemilik bangunan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid, dalam sosialisasi kepmen itu, secara hibrida, di Jakarta, Senin (13/11/2023), mengatakan, pihak-pihak yang perlu mengajukan persetujuan penggunaan air tanah ialah pengguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari dan pertanian rakyat di luar sistem irigasi. Manfaat SPPL. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Perka BPN 2/2013”) menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas hak pengelolaan. ”Mewujudkan. 3) Surat pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp6 ribu. atau izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri Kehutanan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; b. Salah satu hal yang diatur adalah. 2 2. Surat perjanjian penggunaan lahan, jika tanah bukan milik pemohon. Agar tata. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Dilansir dari laman Kecamatan Dumai Kota, berikut format surat keterangan usaha dari Desa pada umumnya: Kop surat lengkap dengan nomor surat dan Kelurahan setempat. Grita Anindarini, Direktur Program Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, tindak lanjut pencabutan izin konsesi perusahaan belum terlihat. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 3. Hak Pengelolaan Lahan adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola lahan milik negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. (land owner). Survei lapangan dilakukan pada tanggal 22 - 25 Maret 2019. IMB merupakan salah. dengan melengkapi persyaratan administrasi ke Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. 000. Akta perubahan SK dan SK perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumam jika Akta mengalami perubahan. Fotokopi KTP Pemilik Usaha atau Penanggung Jawab Perusahaan yang Sudah Dilegalisir Camat Setempat. Izin penggunaan lahan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh kantor pemerintah setempat yang memberikan otorisasi untuk memanfaatkan suatu lahan untuk tujuan tertentu. SIUP akan dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Hak Pengelolaan Lahan adalah sebuah kewenangan yang diberikan oleh negara kepada badan hukum tertentu untuk mengelola lahan milik negara. 2. Bandung, 10 Juli 2021 (Tanda tangan) Dadang. Hal tersebut ada kaitannya dengan tata ruang lahan yang ada, Rencana Tata. Surat Izin KerjaTenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIK TS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkunganFasilitas Pelayanan pada Kesehatan. Loket informasi dan pengaduan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. SHM atau Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tentunya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. 2 Konsep Penggunaan Lahan Penggunaan lahan pada suatu kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasikan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. – Menjadi bukti bahwa perusahaan melakukan kegiatan. com pada Jumat (24/12). Membuat jalan sendiri dengan lebar minimal 6 meter jika tanah atau rumah menghadap satu arah semua, dan lebar jalan minimal 8 meter jika tanah atau rumah saling berhadap–hadapan. 2 Beberapa Contoh Surat Permohonan Izin. IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) merupakan izin awal dalam pemanfaatan lahan,Penerbitan SIPPT sebagaimana diatur dalam Kegub DKI Jakarta No. "Ada beberapa lahan dari KLHK dengan izin yang beragam, tapi kalau yang Hak Guna Usaha (HGU) dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN," ungkap Agung. Usman. Tak terkecuali dengan perizinan bidang kehutanan yang mengandalkan kawasan hutan sebagai basis berusaha. Sejak awal, Pemerintah berharap terbitnya UU No. Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum. Fotokopi surat keterangan bukti hak tanah atau surat keterangan status tanah. ii. 3 3. Program KKPR ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). Orangtua/wali murid. Dikutip dari kumparanOTO, Pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berikut ini beberapa titik yang dilarang parkir. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. Kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi pertahun sebesar 1i nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya . iii. Masa berlaku Surat Hijau/Surat Ijo dibedakan menjadi: a. Pencabutan dilakukan karena izin-izin yang diterbitkan tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan. (Surabaya: Jakad Media Publishing), 2019. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan laju perubahan penggunaan tanah. Jika akta pendirian mengalami perubahan; Dengan ini mengajukan permohonan izin perubahan penggunaan tanah. Created Date: 2/19/2021 11:23:12 PMLakukan pembayaran. 4. 6. · Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam,. Badan yang paling umum memiliki HPL dari pemerintah antara lain adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan lindung dengan status pinjam pakai, tukar-menukar, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin. Untuk HPH, Presiden Jokowi mengeluarkan izin penggunaan lahan seluas 400 ribu hektare selama 2015-2020. 01. Wb, Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan nikmat Islam kepada kita. JAKARTA, KOMPAS. Membuat jalan sendiri dengan lebar minimal 6 meter jika tanah atau rumah menghadap satu arah semua, dan lebar jalan minimal 8 meter jika tanah atau rumah saling berhadap–hadapan. Penapisan (seleksi) wajib Amdal adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Amdal atau tidak. Untuk sub sector Lingkungan hidup mengacu pada Kategori E, disebutkan pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remidiasi. a. Pemanfaatan LHPB oleh perusahaan pengguna. PENGENDALIAN PENGGUNAAN >> PERIZINAN TUJUAN : menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air (kerusakan sumber air/sarana prasarana, pencemaran, dll) terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari- hari. PBG memiliki fungsi: Memastikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal. IMB merupakan produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jenis pengurusan Surat Izin Perumahan yang kamu wajib tahu. 2. 000 M2. 000 m2 2. Izin lokasi juga diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentangBeberapa warga merasa penggunaan lahan untuk kantor desa, kantor polsek dan kantor KUA tidak sesuai dengan peruntukannya. SKDP hanya bisa dikeluarkan oleh kelurahan setempat atas izin lurah. Kementerian Lingkungan Hidup. [10] Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Tanah sawah (tanah pertanian) yang akan diubah ke non Misalnya seperti yang terjadi yaitu overlapping atau tumpang tindih penggunaan HGU Perkebunan dan Izin Usaha Pertambangan. 5 PEDOMAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM OSS untuk Pelaku Usaha Oleh : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Juli, 2018Definisi hak pengelolaan dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (“PP 40/1996”) yang menjelaskan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada. (1) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) ke Kawasan Berikat dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dari Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Curah. Untuk Perizinan OSS Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang (Pasal 12 Permen ATRBPN 13/2021) Penilaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer. PELAPORAN Pada saat pelaporan dalam pelaksanaan untuk penerbitan ijin membuka tanah yang melaporkan hal tersebuat ialah Bupati/Walikota kepada Pemerintah cq. atau Bupati, lahan tersebut dikecualikan dari Kewajiban pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Fungsi utama dari penilai publik yaitu menilai aset ataupun bisnis sesuai. 1). Berikut ini adalah beberapa syarat dalam pendirian kantor cabang: 1. Biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan sekitar Rp 50. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan, sehingga tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," tegas. 500 M2 s/d 25 Ha dan atau luas bangunan ≥750 M2. Izin ini juga dikeluarkan oleh Kantor Kimpraswil. Koperasi Pemdaa. Kebutuhan tersebut selanjutnya direalisasikan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan pengaturan atas. a. Untuk menangani penggunaan lahan dan kepemilikan, negara mendukung kepemilikan tanah kepada orang-orang melalui penerbitan sertifikat kepemilikan tanah. Ulasan Lengkap. Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau usaha yang kegiatan operasionalnya berdampak pada lingkungan. Hak Menguasai dari Negara. 4. Hubungi Smartlegal. 1. Sebagai Suatu Instrumen dan terkait dengan produk hukum, maka dokumen hukum ini memiliki dasar atas pemberlakuannya. Meski begitu, ada baiknya untuk meminta saran terlebih dahulu pada dinas terkait perizinan dan bagaimana mengurus prosesnya agar tidak salah langkah. Titimangsa 1. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. dan/atau Kegiatan 1. [13] Menjawab pertanyaan Anda, lahan yang digunakan untuk usaha perkebunan tersebut tidak sebatas lahan dengan status tanah hak guna usaha saja, tetapi juga bisa lahan yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan. B. Koordinator peneliti di Institute for Human and Ecological Studies (InHIDES) Tarmizi Abbas menilai aksi demonstrasi menuntut ganti rugi lahan yang berujung pembakaran kantor bupati Pohuwanto pada. 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeriSK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : Kemenkumham, jika PT dan Yayasan Kementrian, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV NPWP Badan Hukum (Fotokopi) Akta Perjanjian Kerjasama apabila diajukan oleh lebih dari 1 (satu) badan hukum dan/atau perorangan (Fotokopi)dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam rencana tata ruang tersebut. JAKARTA, KOMPAS. Izin Banjir Pell; Izin Banjir Pell ini berkaitan dengan rekomendasi ketinggian wilayah dari rata-rata titik banjir tertinggi di suatu wilayah. 2 Surat Permohonan Izin Untuk Menyelenggarakan Kegiatan. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Izin Usaha Perkebunan (IUP) mencakup : Usaha budidaya tanaman perkebunan; Usaha industri pengolahan hasil perkebunan; Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan; Usaha produksi perbenihan tanaman. 22 November 2022 Bisnis. Syarat Membuka Kantor Cabang. PENGERTIAN 1) Pasal 1 PP No. dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, Proses paling lama 2o hari, berlaku 3 tahun ;. Izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk adalah; 21. Syarat izin lokasi perumahan setempat. . Pada dasarnya selama pemilik nama memberikan izin untuk menggunakan namanya sebagai merek, maka hal tersebut diperbolehkan. disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan). Fungsi surat ini adalah untuk memperoleh izin atas pendirian suatu tempat usaha, perusahaan, atau perkantoran. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB; Peraturan Menteri PU dan PERA Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kab. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat. Baca juga : Presiden Jokowi: HGU dan HGB Telantar Akan Dicabut. (2) Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk setiap tahun anggaran, terdiri dari: a. Saat mengurus Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah maka Pins harus melengkapi dokumen teknis untuk Berita Acara Penelitian Fisik (BPAF).